PALU, CINDOnews – Ketua DPP APINDO Sulawesi Tengah (Sulteng), Wijaya Chandra menilai, tingginya beban biaya dan berbagai persoalan dasar yang dihadapi dunia usaha, masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di Sulteng.
Hal itu disampaikan Wijaya, dalam International Community Service Consortium yang merupakan rangkaian dari Tadulako International Conference on Economic and Business (TICEB) ke-4 2026, di Best Western Coco Palu, Selasa (6/10/2026).
Dalam forum bertema “Navigating Economic Transformation Through Innovation, Governance and Sustainability” tersebut, Wijaya memaparkan gagasan tata kelola ekonomi restoratif berbasis komunitas melalui penguatan inovasi produk lokal dan UMKM berkelanjutan di Sulteng.
Wijaya menekankan pentingnya kolaborasi ABG (Academic, Business, Government) dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi perlu membangun kerja bersama untuk mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
Menurut Wijaya, Sulteng memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pembangunan ekonomi tidak dapat terus-menerus mengandalkan industri ekstraktif.
“Kita tidak bisa berharap terus dari industri ekstraktif, karena industri ekstraktif juga ada masanya akan habis,” kata Wijaya.
Karena itu, ia menilai daerah perlu mulai membangun sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memperkuat industri berbasis inovasi, produk lokal, dan UMKM. Langkah tersebut dinilai penting, agar perekonomian daerah tetap memiliki fondasi ketika sumber daya alam yang selama ini menjadi basis industri ekstraktif mulai berkurang.
Namun, Wijaya menilai pelaku usaha saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang meningkatkan biaya operasional.
Ia mengelompokkan persoalan tersebut dalam istilah “PPN”, yakni Pertamina, PLN, dan narkoba. Dari sisi Pertamina, pengusaha masih menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan usaha.
Dari sisi kelistrikan, pemadaman listrik juga berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan operasional perusahaan. Penggunaan genset sebagai alternatif kata Wijaya, tidak otomatis menyelesaikan persoalan karena pengusaha kembali menghadapi kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Ketika listrik padam, kita mengandalkan genset. Tetapi mencari bahan bakarnya juga tidak mudah. Ini menjadi beban tambahan bagi dunia usaha,” ujarnya.
Persoalan lainnya adalah narkoba yang menurut Wijaya tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga telah menyentuh dunia kerja karena berpotensi menyerang karyawan dan pekerja.
Selain “PPN”, Wijaya juga menyoroti persoalan yang ia sebut sebagai “PPH”, yakni proposal, preman, dan hukum. Berbagai hambatan tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kepastian dan biaya menjalankan usaha.
“Ketika beban biaya ekonomi tinggi, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Karena itu, Wijaya mendorong pengembangan green economy sebagai salah satu pendekatan untuk membangun perekonomian yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, optimalisasi potensi Sulteng harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.
“Sulteng kaya potensi, sayang kalau tidak dioptimalkan. Tetapi dalam mengoptimalkannya, kita harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan,” ujarnya.
Ia menilai, pergeseran menuju ekonomi yang lebih hijau juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang daerah. Ketergantungan berlebihan pada eksploitasi sumber daya alam, dinilai berisiko karena sektor ekstraktif memiliki batas waktu dan pada akhirnya akan menghadapi penurunan cadangan.
Dalam konteks itu, penguatan UMKM, inovasi produk lokal, dan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, serta pemerintah menjadi penting untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Forum tersebut turut menghadirkan Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Bandung Sahari dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Miftachul Choiri.
