PALU,CINDOnews– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian penting pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Reny saat menghadiri Manifesto Kebudayaan bertajuk “Berani Menggugat Sila Kelima: Menata Investasi Berbasis Budaya dan Konservasi” di Ondewe, Minggu (4/10/2026).
Reny turut menyoroti pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih adil bagi daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun yang dihadapi Pemprov Sulteng.
Terkait isu penggabungan Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata, Reny menegaskan hal tersebut masih sebatas wacana dan belum pernah dibahas secara resmi bersama Gubernur.
“Pemisahan atau penggabungan itu baru wacana. Belum pernah Pak Gubernur dan saya membuat rapat untuk menyatukan beberapa OPD,” jelasnya.
Menurut Reny, jika nantinya dilakukan penataan OPD, urusan kebudayaan lebih tepat dirumpunkan dengan pendidikan dibandingkan pariwisata.
“Insya Allah kebudayaan akan berdiri sendiri,” tegasnya.
Pemprov Sulteng juga mempercepat penyelesaian Pergub tentang kebudayaan yang kini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum.
Reny menegaskan, kebudayaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah karena telah memiliki landasan Peraturan Daerah. Pemerintah pun berkomitmen memastikan kebijakan dan dukungan anggaran untuk kebudayaan berjalan sesuai ketentuan. (*)
